Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, meminta dukungan pengawasan dari Ombudsman RI Perwakilan Kaltim terhadap implementasi Program Gratispol, yang merupakan program andalan Pemprov Kaltim di bidang pendidikan dan keagamaan.
Ia menyatakan harapan besar agar program ini tidak hanya berhasil di daerah, tetapi menjadi rujukan secara nasional.
Program Gratispol meliputi pembebasan biaya pendidikan mulai jenjang SMA hingga S3, serta fasilitas perjalanan religi gratis seperti umrah bagi marbot dan kegiatan keagamaan bagi penjaga rumah ibadah.
Seno menyampaikan langsung hal ini dalam audiensi bersama Kepala Ombudsman Kaltim, Mulyadin, pada Rabu (30/4/2025) di Ruang Kerja Wakil Gubernur.
“Harapan kami, Ombudsman bisa ikut mengawal agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan. Jika berhasil, ini bisa jadi contoh nasional,” ujar Seno.
Dalam pertemuan itu, Seno juga mengungkap bahwa ia telah memaparkan program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis Kaltim akan menjadi provinsi pertama yang merealisasikan pendidikan gratis secara menyeluruh, mengalahkan provinsi lain yang masih dalam tahap perencanaan.
“Beberapa provinsi juga punya rencana serupa, tapi belum jalan. Kita sudah launching dan insyaallah mulai berjalan pada Juni ini,” tambahnya dengan penuh keyakinan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menanggapi positif permintaan tersebut dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawasi pelaksanaan program, demi menjamin pelayanan publik yang adil dan bebas penyimpangan.
“Gratispol adalah program luar biasa dan sudah menjadi perhatian nasional. Kami siap kawal, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” tegas Mulyadin.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan sinergis akan menjadi kunci pengawasan yang efektif, dan Ombudsman akan terus mengawasi distribusi layanan serta kualitas pelayanan, terutama di sektor pendidikan.
Langkah sinergi ini menjadi awal dari penguatan tata kelola program strategis Pemprov Kaltim yang menyasar langsung kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan eksternal yang kredibel, harapan masyarakat atas layanan publik yang transparan dan adil bisa semakin terwujud.