Washington, D.C. – Amerika Serikat memperkenalkan aturan ekspor baru yang mewajibkan produsen chip kecerdasan buatan (AI) seperti Nvidia dan AMD untuk menyematkan teknologi pelacak lokasi dalam setiap chip yang akan diekspor. Regulasi ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) bernama Chip Security Act, yang dirancang guna mencegah penyelundupan chip AI canggih ke China.
Peraturan tersebut dirancang oleh sejumlah anggota parlemen lintas partai di Kongres AS, termasuk Bill Huizenga dari Partai Republik dan Bill Foster dari Demokrat. Mereka menekankan bahwa penguatan kontrol ekspor teknologi penting untuk menjaga dominasi Amerika di bidang AI. Huizenga menyebut pentingnya “pengaman tambahan” agar chip-chip canggih tidak diselewengkan dari jalur distribusi legal.
“Untuk menjaga keunggulan teknologi, kita harus membuat pengaman untuk memastikan aturan ekspor tidak bisa diakali, yang membuat chip AI canggih ini jatuh ke tangan orang jahat,” ujar Huizenga dalam pernyataannya.
Dukungan juga datang dari Senator Tom Cotton dan Bill Foster, yang sebelumnya adalah ilmuwan fisika dan perancang chip. Foster yakin bahwa Amerika memiliki kemampuan teknis untuk melacak dan mengendalikan distribusi chip secara presisi.
“Saya tahu kita punya alat teknis untuk menghindari teknologi AI yang canggih jatuh ke tangan yang salah,” katanya.
Langkah ini muncul bersamaan dengan kunjungan Presiden Donald Trump ke Timur Tengah. Dalam lawatan tersebut, Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Arab Saudi, yang mencakup penjualan 18 ribu chip AI Nvidia seri Blackwell ke perusahaan baru bernama Humain. Chip ini akan digunakan dalam pengembangan pusat data berkapasitas 500 megawatt dan pengembangan model AI nasional Arab Saudi.
Chip Nvidia menjadi simbol kekuatan teknologi AS di tengah persaingan global. Produk ini juga memainkan peran penting dalam aplikasi AI mutakhir seperti ChatGPT. Di sisi lain, ekspor besar-besaran chip AI ke negara-negara Timur Tengah memicu kekhawatiran beberapa pihak terkait pengaruh teknologi AS yang bisa saja digunakan oleh rezim otoriter atau bocor ke pasar gelap.
Dengan diberlakukannya Chip Security Act, produsen chip harus menerapkan sistem pelacak dan memberikan laporan setiap kali ada potensi pengalihan, penyelundupan, atau kerusakan perangkat. Pemerintah AS berharap aturan ini akan menutup celah penyelundupan yang sebelumnya kerap terjadi.
Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan teknologi AS yang kini lebih menekankan pada kontrol keamanan nasional di tengah geopolitik teknologi yang semakin tajam.