Jakarta – Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif 25% pada iPhone yang diproduksi di luar negeri menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku pasar dan industri teknologi. Namun, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett menyatakan bahwa langkah tersebut bukan ditujukan untuk merugikan Apple, melainkan bagian dari strategi negosiasi tarif dagang.
Dalam wawancara dengan CNBC yang dikutip pada Rabu (28/5/2025), Hassett mengatakan banyak pihak terlalu cepat menilai negatif dampak dari penerapan tarif ini. “Semua orang berusaha membuatnya terlihat seperti bencana jika ada sedikit tarif yang dikenakan kepada mereka saat ini, untuk mencoba menegosiasikan tarif yang lebih rendah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hassett menegaskan pemerintah tidak berniat menekan Apple hingga rugi. Ia bahkan menyebut bahwa perusahaan seperti Apple seharusnya bisa menanggung tarif tambahan tanpa membebankannya kepada konsumen, mengingat elastisitas pasokan yang dimiliki perusahaan teknologi besar tersebut.
“Kalau Anda pikir Apple memiliki pabrik di suatu tempat yang memiliki jumlah iPhone tertentu yang diproduksi dan harus menjualnya apa pun yang terjadi, maka Apple akan menanggung tarif tersebut, bukan konsumen, karena pasokannya elastis,” ujarnya.
Ancaman tarif ini sejalan dengan keinginan Trump agar Apple memindahkan proses produksi iPhone ke dalam negeri. Saat ini, sebagian besar produksi iPhone masih berada di China dan India, negara yang menawarkan biaya produksi lebih rendah dan keahlian teknis yang mumpuni.
Namun, wacana “iPhone Made in USA” dianggap tidak realistis oleh banyak analis. Hambatan utama terletak pada tingginya ongkos produksi di AS serta kurangnya infrastruktur dan tenaga kerja terampil dalam bidang manufaktur teknologi tingkat tinggi. Selain itu, memindahkan seluruh rantai pasokan Apple ke AS diprediksi akan menyebabkan lonjakan harga jual iPhone secara drastis.
“Trump sedang menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar, tapi jika benar-benar diterapkan, justru bisa merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar global,” kata seorang analis teknologi yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini mengilustrasikan dilema antara dorongan proteksionisme dan kenyataan globalisasi rantai pasok. Bagi Apple, keputusan ini bukan hanya soal biaya, melainkan tentang kelangsungan operasional di tengah tekanan politik dan ekonomi yang semakin kompleks.