Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa jika anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun terserap penuh dan tepat sasaran, maka program ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,86 persen.
Rachmat menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada Kamis (3/7/2025). Ia menegaskan, potensi kontribusi MBG terhadap PDB nasional sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah. “Dengan belanja Rp 71 triliun, itu perkiraan kami bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi minimum 0,86 persen. Tapi kalau belanjanya tidak penuh atau tidak tepat sasaran, ya tidak bisa,” ujarnya.
Namun, realisasi anggaran program ini masih jauh dari harapan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG, yang baru mencapai Rp 5 triliun hingga pertengahan tahun 2025. “Rp 5 triliun itu untuk setengah tahun pertama. Masih ada sekitar Rp 66 triliun yang belum terbelanjakan,” katanya.
Ia mempertanyakan efektivitas program jika realisasi belanja tetap lambat. Menurutnya, pengaruh MBG terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal bila hanya mengandalkan satu komponen dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rachmat menjelaskan keterlambatan penyerapan terjadi karena kesiapan infrastruktur pendukung MBG seperti dapur umum dan tenaga pelaksana belum optimal. Ia optimistis, mulai Agustus 2025, realisasi akan mengalami percepatan seiring selesainya pelatihan petugas dan pengadaan sarana pendukung. “Akhir bulan ini akan ada percepatan. Agustus diproyeksikan bisa mencapai 20 juta penerima manfaat karena pelatihan petugas hampir selesai dan dapur-dapur sudah siap,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa implementasi anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan berkualitas, bukan hanya mengejar nominal. Menurutnya, MBG hanyalah satu bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih luas melalui PSN lainnya.
Dengan sisa anggaran yang besar dan waktu yang kian menipis, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan program ini memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata.