Kukar – Banjir yang kerap menghantam kawasan sepanjang Sungai Mahakam menjadi momok tahunan yang belum terselesaikan. Dalam kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud, secara langsung meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi krisis ini.
“Beberapa daerah di Kaltim rawan banjir, Pak Menteri. Banjir di hulu bisa dengan cepat menenggelamkan desa-desa pesisir Sungai Mahakam,” kata Rudy pada Kamis (3/7/2025), menyoroti pentingnya normalisasi Sungai Mahakam yang menurutnya tak pernah dilakukan selama hampir dua dekade.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ketinggian air Sungai Mahakam kini hanya sekitar empat meter. Tanpa intervensi teknis seperti pengerukan dan pengaturan aliran, banjir bisa sewaktu-waktu menerjang wilayah padat penduduk, termasuk ibu kota provinsi, Samarinda. Rudy memperkirakan potensi air yang bisa memicu banjir besar mencapai 10 juta meter kubik jika tidak tertampung secara memadai.
“Mohon kami bisa difasilitasi, Pak Menteri. Saya yakin dengan dukungan kementerian, normalisasi bisa segera diwujudkan,” ujarnya penuh harap.
Permintaan Rudy diamini oleh Alimin, Ketua Pokdarwis Desa Pela, yang turut menyampaikan kekhawatiran warga terhadap potensi banjir akibat luapan Danau Semayang. Danau ini, bersama Danau Jempang dan Danau Melintang, berfungsi sebagai penampung air dari hulu Sungai Mahakam dengan kapasitas mencapai 10 miliar meter kubik.
“Kalau air dari Danau Semayang kembali ke Sungai Mahakam, bukan hanya desa kami yang tenggelam. Bahkan kantor gubernur bisa ikut hilang,” ujar Alimin.
Desa Pela dikenal sebagai desa konservasi yang aktif menjaga lingkungan, termasuk keberadaan Pesut Mahakam yang terancam punah. Dengan Peraturan Desa tentang Illegal Fishing, masyarakat setempat menunjukkan komitmen serius terhadap pelestarian habitat air. Atas inisiatif ini, Desa Pela menerima penghargaan Kalpataru 2024 sebagai Penyelamat Lingkungan.
Menteri Hanif yang meninjau langsung muara Danau Semayang menyatakan dukungannya. Ia menyebut kementeriannya akan menindaklanjuti permohonan tersebut dan menyusun langkah-langkah strategis bersama pemangku kepentingan di daerah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi persoalan banjir yang kronis ini. Upaya penyelamatan ekosistem perairan dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Kalimantan Timur.