Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat publikasi data pertumbuhan ekonomi menjadi setiap bulan.
Ia menilai langkah ini penting agar pemerintah pusat dan daerah dapat lebih cepat membaca pergerakan ekonomi, sekaligus mengambil kebijakan dini terhadap wilayah yang mengalami perlambatan atau kontraksi ekonomi.
Saat ini, laporan pertumbuhan ekonomi masih dirilis secara triwulanan. Tito ingin ada perubahan agar setiap bulan tersedia indikator yang bisa menjadi dasar analisis ekonomi nasional maupun daerah.
“Pertumbuhan ekonomi biasanya dirilis per tiga bulan. Saya minta ada indikatornya, carikan rumusnya supaya bisa dipahami sebulan sekali,” ujar Tito dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia and Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 Day 2 yang disiarkan secara virtual pada Jumat (31/10).
Menurut Tito, BPS sudah memiliki kemampuan teknis untuk mengumpulkan data Produk Domestik Bruto (PDB) bulanan. Data ini nantinya akan digunakan pemerintah pusat untuk memetakan daerah-daerah yang pertumbuhannya tinggi dan yang sedang mengalami minus.
“Sekarang sudah dua tahun, data inflasi bisa kita dapat per minggu. Nah, pertumbuhan ekonomi juga harus begitu. Kita perlu tahu daerah mana yang pertumbuhannya tinggi dan mana yang minus, supaya bisa segera kita dorong,” tambahnya.
Ia menegaskan, dengan ketersediaan data yang lebih cepat, pemerintah dapat segera melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah tertentu.
“Kalau ada daerah yang minus, kita genjot dan cari penyebabnya. Prinsipnya sama seperti pengendalian inflasi,” jelasnya lagi.
Sebelumnya, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan (year-on-year).
Sementara itu, rilis untuk kuartal III dijadwalkan pada 5 November 2025. Dengan adanya wacana pelaporan bulanan, Tito berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPS semakin solid dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Langkah ini dianggap sejalan dengan semangat transparansi dan efisiensi data ekonomi yang kini menjadi tuntutan zaman.
Seperti filosofi “sedia payung sebelum hujan,” kebijakan ini diharapkan membuat pemerintah tidak lagi menunggu badai ekonomi datang sebelum bertindak.