Jakarta – Seperti biduk yang menunggu angin baik sebelum berlayar, pemerintah menata arah pembangunan lewat alokasi anggaran besar untuk delapan program unggulan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Langkah ini disebut sebagai ikhtiar fiskal agar “pohon ekonomi” kembali rimbun dan meneduhkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah memastikan pagu sebesar Rp2.567,9 triliun disiapkan dari total APBN Rp3.842 triliun untuk mendanai program prioritas tersebut pada Senin (1/12/2025). Keterangan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapimnas Kadin Indonesia di The Park Hyatt Hotel Jakarta.
Airlangga menjelaskan bahwa dana tersebut mencakup ketahanan pangan senilai Rp164,4 triliun melalui peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, hingga pengadaan beras Bulog. Ketahanan energi mendapatkan porsi Rp402,4 triliun untuk meningkatkan lifting migas, memperluas energi baru terbarukan, serta memberikan subsidi dan kompensasi energi.
“Tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujar Airlangga Hartarto dalam forum tersebut, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Kadin diharapkan menjaga ritme kolaborasi agar program berjalan selaras dengan dunia usaha.
Program makan bergizi gratis juga menjadi sorotan dengan anggaran Rp335 triliun. Target penerima diperluas dari 44 juta anak menjadi 80 juta hingga Mei atau Juni 2026. Sektor pendidikan menyerap Rp757,8 triliun, difokuskan pada pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta perbaikan fasilitas belajar di seluruh daerah.
Pemerintah turut menganggarkan Rp244 triliun untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk penurunan stunting, revitalisasi rumah sakit, dan memperluas cakupan JKN. Penguatan ekonomi rakyat lewat koperasi dan UMKM dialokasikan Rp181,8 triliun, sementara pertahanan mendapat Rp424 triliun untuk memperkuat pertahanan semesta.
Adapun program akselerasi investasi dan perdagangan global, termasuk stimulus KUR perumahan dan PPN DTP perumahan, disokong Rp57,7 triliun sebagai pendorong ekspansi investasi produktif.
Dalam pidato sebelumnya saat pengantar RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa delapan agenda prioritas ini dirancang sebagai fondasi pertumbuhan inklusif dan ketahanan bangsa. Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis, sementara sektor swasta dan lembaga pembiayaan diberi peran lebih besar sebagai motor penggerak ekonomi.
Pada akhirnya, rancangan APBN 2026 diharapkan menjadi jembatan yang memadukan semangat gotong royong dengan strategi pembangunan modern, agar kesejahteraan dapat dirasakan merata dari kota besar hingga pelosok nusantara.