Jakarta – Ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran yang meruncing pasca-serangan udara memicu kecemasan global akan pecahnya Perang Dunia ketiga. Namun, bagi Indonesia, mimpi buruk bisa datang lebih cepat dalam bentuk krisis energi: kehabisan minyak dan bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia amat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Situasi menjadi genting karena nyaris 20% minyak global dan sebagian besar LNG dunia melewati Selat Hormuz—jalur vital yang kini diambang penutupan oleh Iran.
“Kita hanya punya stok BBM operasional untuk 19–29 hari. Tidak ada cadangan strategis nasional yang disiapkan,” ungkap anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, Senin (23/6/2025). Ia menyebut, per 16 Juni 2025, stok Pertamax tersedia untuk 29 hari, Pertalite 21 hari, dan Solar hanya cukup untuk 19 hari.
Jika distribusi minyak global terganggu, Indonesia bisa menghadapi kekurangan pasokan serius. Bahkan, harga BBM dalam negeri juga terancam melonjak tajam. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran setelah serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklirnya telah mendorong harga minyak dunia naik tajam.
Menurut data Refinitiv, harga Brent sudah menyentuh US$ 79,08 per barel, naik 2,69% hanya dalam satu hari. Sementara itu, WTI juga menguat ke US$ 75,85 per barel. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan harga bisa menembus US$ 100 jika selat tetap ditutup dalam waktu lama.
Putra Adhiguna, analis energi dari IEEFA, menegaskan bahwa krisis seperti ini akan memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena subsidi BBM dan LPG bisa membengkak drastis.
“Ini menegaskan pentingnya mempercepat elektrifikasi dan membangun cadangan energi nasional yang kuat. Ketergantungan kita pada impor BBM terlalu tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, Indonesia mengimpor minyak dan gas senilai US$ 36,27 miliar pada 2024. Dari jumlah itu, BBM menyumbang lebih dari dua pertiga, yakni US$ 25,92 miliar. Ketergantungan ini membuat perekonomian nasional rentan terguncang bila pasokan terganggu atau harga melambung.
Selain upaya jangka panjang seperti transisi ke kendaraan listrik dan substitusi LPG rumah tangga, pemerintah dinilai harus segera menyusun mekanisme Cadangan Penyangga Energi (CPE) untuk memastikan ketahanan energi dalam situasi darurat.
Tanpa langkah konkret, Indonesia bisa saja tergagap jika krisis geopolitik berubah menjadi konflik global. Ancaman kehabisan BBM bukan lagi skenario fiksi, melainkan risiko nyata yang mengintai dalam waktu dekat.