Jakarta – Di tengah kekhawatiran harga pangan yang kian merambat naik, Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak para kepala daerah kembali pada kearifan lama Nusantara: menanam di tanah sendiri untuk menjaga dapur tetap mengepul. Lahan-lahan kosong diminta tak lagi dibiarkan gersang, tetapi dihidupkan dengan tanaman sayur, buah, dan ternak unggas guna menopang kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/11/2025), Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kemendagri mengimbau para kepala daerah agar menggerakkan masyarakat bertani dan beternak di wilayah masing-masing. Upaya ini diarahkan untuk memasok bahan baku pangan MBG sekaligus menekan potensi lonjakan harga komoditas yang kini mulai terasa di pasar.
“Gerakan ini untuk membantu menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tidak menyebabkan inflasi,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Nanik memaparkan, seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mulai beroperasi, permintaan sayur, buah, telur, dan daging ayam untuk MBG meningkat tajam. Kondisi ini ikut mengerek harga beberapa komoditas, termasuk wortel yang kini dijual di tingkat eceran sekitar Rp23-25 ribu per kilogram.
“Di Ciwidey harga kentang di tingkat petani Rp8 ribu, sementara di pasar Rp10-11 ribu per kilogram. Sedangkan di Dieng, di pasar Rp12 ribu, padahal biasanya Rp18 ribu per kilogram,” ujar mantan wartawan senior itu.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk MBG tidak kecil. Hingga kini tercatat 15.211 SPPG telah terverifikasi dan 13.953 di antaranya sudah operasional, dengan total penerima manfaat sekitar 43 juta orang. Skala besar inilah yang membuat program MBG berpotensi kuat mempengaruhi pasokan dan harga pangan di berbagai daerah bila tak diimbangi produksi lokal.
Karena Program MBG memiliki andil besar dalam perubahan harga komoditas di pasar, BGN akan membuat kebijakan kepada SPPG berdasarkan kondisi bahan baku di daerah. “Jadi nanti kalau harga komodutas jatuh, kita instruksikan ke SPPG untuk menggunakan komoditas itu. Untuk harga yang naik, kita juga akan tekan agar mengurangi penggunaan bahan itu,” kata Nanik.
Ia menambahkan, beberapa insiden keamanan pangan beberapa waktu terakhir membuat sebagian SPPG cenderung memilih bahan yang paling aman dan sudah biasa dikonsumsi masyarakat.
“Substitusi kurang dilakukan, terutama setelah terjadi beberapa insiden keamanan pangan. SPPG cenderung menggunakan bahan yang aman dan itu-itu saja,” kata Nanik.
Untuk itu, BGN mendorong agar SPPG tak terpaku pada menu yang monoton. Diversifikasi bahan baku dipandang penting agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi, sementara tekanan pada komoditas tertentu dapat dikurangi.
Bacaannya tidak berhenti di situ. Nanik menegaskan pentingnya kebijakan yang luwes dan responsif terhadap dinamika harga di lapangan, termasuk memberi ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pertanian lokal sebagai pemasok utama MBG.
“Saya juga akan meminta Sistakol (Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN) agar mendorong diversifikasi MBG oleh SPPG-SPPG agar dapat menekan harga pasar, terutama di Bulan Desember, menjelang Nataru,” tandasnya.
Melalui seruan pemanfaatan lahan dan diversifikasi menu ini, BGN berharap program makan gratis bukan hanya mengenyangkan dan bergizi, tetapi juga menguatkan kedaulatan pangan dari kampung-kampung, sebagaimana semangat gotong royong yang sejak lama mengakar di bumi Nusantara.