Jakarta – Dalam derasnya arus antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, program haji ONH Plus 2025 muncul sebagai jalan pintas bagi umat Islam Indonesia yang ingin segera menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Dengan kuota resmi dan fasilitas unggulan, biaya haji ONH Plus tahun ini mencapai angka fantastis, yakni hingga Rp728 juta.
Program haji ONH Plus diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan izin resmi dari Kementerian Agama RI. Pada musim haji 2025, Arab Saudi memberikan kuota 221.000 untuk Indonesia, dengan 17.680 di antaranya dialokasikan untuk haji khusus. Biaya yang ditawarkan oleh PIHK berkisar antara USD 11.500 hingga USD 44.000, atau setara Rp190 juta hingga Rp728 juta (kurs Rp16.560).
“Haji ONH Plus memberikan kenyamanan dan waktu tunggu yang jauh lebih singkat,” tulis Agung Budi Prasetiyono dalam buku Istitha’ah Menuju Haji Mabrur. Menurutnya, masa tunggu ONH Plus hanya sekitar 5 hingga 9 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan antrean haji reguler yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun di beberapa daerah.
Biaya ONH Plus sangat bergantung pada jenis paket yang dipilih jemaah. Paket tersebut umumnya sudah mencakup tiket pesawat Jakarta–Jeddah (PP), hotel di Makkah dan Madinah, makan tiga kali sehari, perlengkapan haji, maktab, serta transportasi lokal di Arab Saudi. Namun, perubahan nilai tukar rupiah dan kebijakan masing-masing penyelenggara membuat tarif ini bisa berbeda antar PIHK.
Sebagai pembanding, program haji furoda, yang juga memungkinkan keberangkatan lebih cepat, menetapkan biaya yang jauh lebih mahal. Kisaran biaya haji furoda 2025 mencapai USD 19.000 hingga USD 60.000, atau setara Rp314 juta hingga Rp993 juta. Perbedaan utamanya terletak pada visa: jemaah furoda menggunakan visa mujamalah yang diberikan langsung oleh Kerajaan Arab Saudi.
Meski sama-sama menggunakan layanan eksklusif, masa tunggu yang hampir nihil pada haji furoda menjadikannya opsi tercepat, namun juga termahal. Sementara itu, ONH Plus menjadi pilihan realistis bagi mereka yang ingin cepat berangkat namun tetap berada dalam kuota resmi pemerintah.
Dengan biaya yang tak sedikit, calon jemaah tetap diimbau untuk cermat memilih PIHK yang terpercaya agar perjalanan ibadah berjalan aman dan sesuai syariat.