Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan meningkatnya risiko gagal panen pada akhir tahun 2025, menyusul cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Peringatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS pada Senin (1/12/2025).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang saat ini terdampak bencana berpotensi mengalami gangguan signifikan pada lahan pertanian, terutama areal persawahan. Menurutnya, kondisi ini dapat memperbesar kemungkinan gagal panen pada November dan Desember 2025.
“Jadi, risiko atau potensi gagal panen ini berpeluang meningkat menjelang akhir 2025… khususnya karena cuaca ekstrem yang menimbulkan banjir di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan wilayah lainnya,” ujar Pudji.
Ia menyebut bahwa BPS telah memperpanjang pengamatan lapangan untuk survei Kerangka Sampel Area (KSA) di tiga provinsi terdampak. Data resmi terkait luasan lahan yang berpotensi gagal panen akan disampaikan dalam rilis Januari 2026.
“Saat ini sedang dilakukan perpanjangan pengamatan lapangan KSA… besaran luasan potensi gagal panen November akan disampaikan pada rilis Januari 2026,” jelasnya.
Dalam laporan sementara, BPS mencatat adanya koreksi pada estimasi luas panen padi. Pada rilis sebelumnya, luas panen diperkirakan 863 hektare, namun angka tersebut menurun menjadi 862 hektare dalam pembaruan terbaru. Produksi padi yang awalnya diperkirakan 4,725 ton juga dikoreksi menjadi 4,719 ton. Pudji menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena kondisi di lapangan terus berkembang.
Ia menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor, termasuk serangan hama, perubahan jadwal panen petani, serta meningkatnya potensi gagal panen akibat banjir dan longsor. Ketiga faktor tersebut ikut memperbesar tekanan terhadap produksi pangan di kawasan Sumatra.
Dengan masih berlangsungnya cuaca ekstrem di sejumlah daerah, pemerintah diminta memperkuat mitigasi pertanian dan menyiapkan langkah pemulihan pascabencana untuk menjaga pasokan pangan menjelang awal tahun 2026.