Samarinda – Ketegangan anggaran kembali membayangi Kalimantan Timur, seiring penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyerukan efisiensi sebagai langkah krusial guna mempertahankan stabilitas program prioritas, khususnya sektor pendidikan.
Penurunan DBH dari sekitar Rp20 triliun menjadi hanya Rp18 triliun ini diungkapkan Hasanuddin dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” kata Hasanuddin, merujuk pada kondisi fiskal yang akan mempengaruhi pembagian dana ke sepuluh kabupaten/kota di provinsi ini.
Ia menekankan bahwa efisiensi adalah jalan keluar terbaik dalam situasi fiskal yang menurun.
Bagi DPRD, program Gratispol—kebijakan pendidikan gratis—harus menjadi prioritas yang tetap dipertahankan dalam kondisi apa pun.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menegaskan bahwa Gratispol merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Ia menilai, dengan pengelolaan anggaran yang cermat, program ini masih memungkinkan untuk terus berjalan secara berkelanjutan.
“Kita terus melakukan efisiensi,” ujarnya menekankan arah kebijakan anggaran yang disiplin.
Tak hanya fokus pada tahun 2026, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa tren pelemahan fiskal telah mulai terasa sejak tahun anggaran 2025.
Meski bersifat sementara dan masih bersifat proyeksi, ia tidak menampik kemungkinan penurunan yang lebih lanjut.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” tambahnya.
Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sebagai bagian dari konsolidasi awal untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan serta arah kebijakan tahunan daerah.
Kondisi fiskal yang menurun dinilai menjadi tantangan serius, namun pemerintah daerah diyakini masih mampu menjaga fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Program pendidikan gratis dianggap sebagai fondasi untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang di tengah keterbatasan anggaran.