Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya mempertahankan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari intervensi asing.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4/2025), Eddy menyoroti perlunya menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional di tengah tekanan dari negara adidaya.
Eddy mengungkapkan bahwa QRIS telah membuka akses besar bagi pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berkembang dalam ekosistem digital.
Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan QRIS sebagai teknologi domestik harus dikembangkan secara mandiri tanpa intervensi asing.
“Saya kira kesempatan ini dibuka seluas-luasnya. Setelah itu biarlah para pelaku usaha berkompetisi secara fair,” ujar Eddy Soeparno kepada awak media.
Lebih lanjut, Eddy tidak mempermasalahkan masuknya sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard ke Indonesia, asalkan mereka bersaing secara sehat dan tidak mendapat perlakuan istimewa. Ia menekankan pentingnya menjaga kesetaraan dalam sistem pembayaran nasional.
“Indonesia bersaing secara terbuka dalam sistem pembayaran dan produk jasa lainnya. Tidak boleh ada kelonggaran atau prioritas yang diberikan secara sepihak,” tambahnya, menggarisbawahi prinsip keadilan dalam persaingan ekonomi.
Pernyataan Eddy ini muncul di tengah laporan dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mengkritisi kebijakan QRIS.
Dalam laporan tersebut, USTR menilai bahwa peraturan Bank Indonesia—yang mengharuskan transaksi domestik menggunakan switching lokal dan membatasi kepemilikan asing dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)—menghambat peluang perusahaan asing untuk bersaing.
USTR juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan QRIS serta minimnya partisipasi pemangku kepentingan internasional.
Tekanan ini memicu perdebatan luas di dalam negeri tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan dalam sistem pembayaran nasional.
Sejumlah ekonom dalam negeri pun menyerukan agar Indonesia tetap konsisten mempertahankan kendali atas QRIS untuk melindungi ekonomi nasional dari dominasi pihak asing.
Menurut mereka, menjaga infrastruktur pembayaran seperti QRIS adalah bagian vital dalam memperkuat ekonomi digital yang berdaulat dan berkelanjutan.
Dengan demikian, seruan Eddy Soeparno menegaskan bahwa di tengah gempuran kepentingan asing, Indonesia harus tetap kukuh menjaga hak pengelolaan atas teknologinya sendiri, demi kedaulatan ekonomi nasional yang berkelanjutan.