Pemangkasan drastis anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hingga lebih dari 40% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran luas. Kebijakan efisiensi ini menyisakan hanya Rp884,9 miliar dari pagu awal Rp1,49 triliun. Padahal, pariwisata telah lama menjadi salah satu andalan pemulihan ekonomi pascapandemi dan sumber devisa penting bagi negara.
Momentum Global yang Terancam Terlewatkan
Kondisi ini terjadi di tengah ketatnya persaingan global. Negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus memperkuat strategi pariwisata mereka, dengan melonggarkan visa dan membangun infrastruktur baru. Menurut UNWTO, 2025 adalah momentum penting pemulihan minat perjalanan global. Jika Indonesia gagal menjaga eksistensi di peta wisata dunia, dampaknya bisa bersifat jangka panjang.
“Momentum kebangkitan ini adalah jendela yang tak terbuka lama. Ketika kita memilih menahan belanja, negara lain justru mempercepat langkah,” ungkap Sri Mariati, Senior Researcher SDGs HUB UI.
Pemotongan anggaran membuat Kemenparekraf kehilangan daya untuk promosi global, pembangunan destinasi unggulan, hingga peningkatan kapasitas SDM pariwisata. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh pelaku sektor, dari petani penyedia bahan baku kuliner hingga pemandu wisata di daerah.
Risiko Besar di Balik Pemotongan Anggaran Pariwisata
Sektor pariwisata bukan sekadar pos belanja, tapi investasi strategis dengan efek berganda. Belanja wisatawan menggerakkan ekonomi lintas sektor dan menopang neraca pembayaran negara. Oleh karena itu, strategi efisiensi seharusnya lebih selektif dan menghindari pemotongan program-program prioritas.
Kerugian akibat pengurangan anggaran pun tak main-main. Estimasi menunjukkan potensi kehilangan puluhan triliun rupiah di sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition). Ini berarti hilangnya aktivitas pemerintah yang biasa mengisi okupansi hotel dan restoran di luar musim liburan.
Kekhawatiran juga muncul terhadap mandeknya pembangunan infrastruktur penunjang seperti akses ke destinasi terpencil, bandara, sanitasi, dan koneksi internet. Hambatan ini mengurangi daya saing Indonesia sebagai tujuan wisata global.
“Kalau inovasi diminta tanpa modal awal, hasilnya bisa semu. Kolaborasi pun butuh dana dan eksekusi konkret,” tambah Sri Mariati.
Solusi jangka panjangnya, pemerintah harus membuka opsi pembiayaan non-APBN, seperti Dana Alokasi Khusus, KPBU, pinjaman lunak dari lembaga internasional, hingga penerapan pajak turis. Selain itu, sinergi antar-kementerian dan daerah menjadi kunci agar program pariwisata tetap berjalan.
Pariwisata bisa tetap tumbuh dalam keterbatasan, asal kebijakan fiskal disusun dengan kebijaksanaan strategis. Pemangkasan harus menyasar pemborosan birokrasi, bukan mematikan program berdampak tinggi.