Samarinda – Efek domino dari efisiensi anggaran pemerintah daerah Kalimantan Timur mulai dirasakan sektor perhotelan.
Penurunan drastis kegiatan resmi pemerintah yang biasa digelar di hotel membuat okupansi menurun tajam, menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).
Kondisi ini mencerminkan realitas fiskal yang semakin ketat. Tahun ini, alokasi belanja daerah dikurangi sekitar Rp700 miliar, membuat pelaksanaan rapat, sosialisasi, dan forum-forum pemerintahan berpindah ke fasilitas milik pemerintah sendiri.
“Artinya ada penurunan, karena ada efisiensi, kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, kini kegiatan banyak digelar di gedung-gedung seperti Lamin dan Odah Etam serta aula dinas masing-masing, yang sebelumnya hanya menjadi opsi cadangan.
Dampak kebijakan ini makin terasa karena penurunan juga terjadi pada pendapatan daerah. Jika pada 2024 APBD Kaltim mencapai Rp21 triliun, pada 2025 hanya diproyeksikan menyentuh angka Rp18 triliun.
Tekanan fiskal tersebut memaksa pemerintah untuk lebih ketat dalam memprioritaskan anggaran, memangkas belanja yang dianggap tidak esensial.
“Saat ini, pemerintah dan dewan juga lebih banyak melakukan agenda di aula kantor kedinasan masing-masing,” jelas Hasanuddin.
Situasi semakin kompleks karena kunjungan dari instansi luar daerah yang biasanya turut menyumbang pemasukan bagi sektor hotel kini dibatasi.
Padahal, selama ini mobilitas antar-lembaga dan studi banding menjadi salah satu andalan pendapatan hotel-hotel lokal.
Hasanuddin menegaskan pentingnya adaptasi dari pelaku industri perhotelan untuk menghadapi fase sulit ini.
Ia mendorong sinergi antara pengusaha hotel dan pemerintah dalam mencari solusi bersama agar roda sektor perhotelan tetap berputar.
“Kalau hotel mau bertahan, mereka harus mulai cari pasar lain, mungkin dari sektor swasta atau wisatawan,” ujarnya kemudian.
Dengan perubahan pola kerja birokrasi yang cenderung efisien dan digital, tantangan bagi sektor perhotelan Kaltim akan semakin besar ke depan.
Namun peluang tetap terbuka jika pelaku usaha mampu merespons dinamika fiskal dengan strategi kreatif dan kolaboratif.