Potensi panas bumi besar di Flores dinilai bisa gantikan PLTD, namun menuai gelombang penolakan warga.
Ende – “Satu-satunya anugerah dari alam,” begitu ungkapan pejabat Kementerian ESDM soal potensi panas bumi di Pulau Flores. Pemerintah pusat tengah menggagas ambisi besar: menjadikan pulau di Nusa Tenggara Timur itu sebagai Geothermal Island alias Pulau Panas Bumi. Langkah ini diyakini mampu menekan beban subsidi negara dari penggunaan bahan bakar diesel, yang menurut data mencapai Rp1 triliun per tahun hanya untuk Flores.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa dibandingkan energi alternatif seperti PLTA dan PLTS, panas bumi adalah satu-satunya sumber energi yang cocok untuk kondisi geografi Flores yang panas dan tandus.
“Flores terlalu kering untuk PLTA, dan terlalu sempit untuk PLTS. Panas bumi adalah solusi realistis,” ujar Eniya dalam konferensi pers IIGCE 2025, Selasa (15/4/2025).
Namun di balik optimisme itu, gelombang protes tak terbendung. Masyarakat adat, kelompok gereja, hingga warga sipil telah melakukan unjuk rasa berbulan-bulan menentang SK penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Mereka menyoroti potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial di wilayah proyek, seperti Mataloko, Poco Leok, dan Wae Sano.
“Kami sadar ada sedikit masalah. Tapi kami terus berkomunikasi dengan Keuskupan Ende dan perusahaan terkait,” ungkap Eniya, seraya menyebut PT Sokoria Geothermal, PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi sebagai mitra dalam proyek ini.
Kementerian ESDM menyatakan akan mengirim tim langsung ke NTT, dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, untuk menindaklanjuti dialog dengan masyarakat setempat. Pemerintah berharap proyek ini tetap berjalan tanpa meninggalkan masyarakat lokal.