Ottawa – Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7) secara tegas menyatakan bahwa Iran tidak boleh dan tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pernyataan keras ini muncul dalam pertemuan puncak G7 yang digelar di Kanada pada Senin (16/6/2025), ketika situasi regional memburuk akibat serangan udara Israel ke fasilitas militer dan nuklir Iran.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menyebut Iran sebagai “sumber utama ketidakstabilan dan teror di kawasan.” Mereka menekankan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran tidak hanya membahayakan keamanan regional, tetapi juga mengancam perdamaian global.
“Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” demikian kutipan tegas dari deklarasi para pemimpin G7, yang juga menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri dalam menghadapi ancaman keamanan.
G7 juga menyerukan deeskalasi ketegangan di kawasan, termasuk penghentian permusuhan di Jalur Gaza. Selain menyoroti aspek militer dan diplomatik, kelompok ini juga memperingatkan dampak krisis terhadap stabilitas pasar energi global dan menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah koordinatif guna menjaga pasokan energi dunia.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump secara tiba-tiba meninggalkan KTT G7 lebih awal dan kembali ke Washington. Ia menyebut ketegangan yang meningkat sebagai alasan utama kepergiannya.
“Saya harus kembali lebih awal karena alasan yang jelas,” ujar Trump kepada wartawan. Di media sosial Truth Social miliknya, Trump menulis, “Iran TIDAK BOLEH MEMILIKI SENJATA NUKLIR. Saya sudah katakan itu berkali-kali!”
Ia bahkan mendesak warga sipil agar segera meninggalkan Teheran, memperingatkan potensi konflik yang bisa meluas dalam waktu dekat. Ketegangan antara Iran dan Israel memuncak sejak serangan militer Israel pada Jumat (13/6/2025), yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas nuklir Iran dan mendorong respons balasan dari Teheran.
Situasi ini menambah urgensi bagi komunitas internasional untuk mendorong upaya diplomatik demi mencegah eskalasi yang lebih luas dan mempertahankan stabilitas di Timur Tengah.

