Nice – Seruan untuk memperketat regulasi penambangan laut dalam menggema dalam Konferensi Kelautan PBB yang berlangsung di Nice, Prancis. Dalam pidatonya pada Senin (9/6/2025), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan agar laut dalam tidak berubah menjadi wilayah bebas hukum layaknya “Wild West”.
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya minat negara-negara besar seperti Norwegia dan Amerika Serikat terhadap potensi eksplorasi mineral dasar laut. Namun, langkah itu menuai kritik luas karena risiko ekologis yang belum sepenuhnya dipahami.
“Laut dalam tidak boleh menjadi wilayah Wild West,” kata Guterres, menekankan perlunya kehati-hatian dan regulasi internasional yang tegas dalam eksplorasi laut dalam.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan penolakan keras terhadap penambangan dasar laut, menyerukan moratorium global. “Sungguh tidak masuk akal jika kita memulai tindakan predator terhadap dasar laut yang rapuh, padahal kita belum memahami sepenuhnya risikonya,” tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa kawasan seperti Greenland dan Antartika seharusnya tak menjadi komoditas ekonomi.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ikut menyuarakan kekhawatiran terhadap perlombaan global mengeksploitasi mineral laut. Ia meminta Otoritas Dasar Laut bertindak tegas agar lautan tak mengalami nasib yang sama dengan perdagangan bebas yang tidak adil.
Dalam forum ini, Macron mengungkap bahwa pakta perlindungan laut internasional yang disepakati pada 2023 hampir mencapai ratifikasi untuk diberlakukan secara global. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam menyelamatkan keanekaragaman hayati laut.
Lebih dari 60 kepala negara hadir bersama ribuan ilmuwan, aktivis, dan pelaku bisnis. Inggris mengumumkan pelarangan praktik pukat dasar di setengah kawasan laut yang dilindunginya, sementara Prancis membatasi pukat harimau. Meski demikian, kebijakan ini dianggap belum cukup oleh kelompok lingkungan.
Negara-negara kepulauan seperti Samoa turut menunjukkan aksi konkret dengan membentuk sembilan taman laut, melindungi 30 persen wilayah perairannya. Saat ini, baru sekitar 8 persen lautan global berada dalam kawasan konservasi, jauh dari target 30 persen pada 2030.
Presiden Palau Surangel Whipps Jr. menantang para pemimpin dunia agar tidak hanya mengeluarkan janji, tetapi juga membuktikan keseriusan mereka melalui tindakan nyata.