Jakarta – Pemerintah melaju tanpa ragu dalam proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Memasuki periode Tahap II (2025–2029), pembangunan IKN kembali dipacu dengan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun yang berasal dari APBN, seperti diumumkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis (17/4/2025).
“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai, seperti bandara, jalan tol, Istana Wapres, hingga masjid akan dilanjutkan,” ujar Basuki.
Fokus anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk pengaspalan, akses jalan, serta pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Menurut Basuki, Rp5,4 triliun dialokasikan untuk operasional OIKN dan tambahan Rp8,1 triliun untuk mendukung kawasan legislatif-yudikatif.
Tak hanya mengandalkan APBN, OIKN juga menggandeng sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp60,93 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak tambahan sebagai bagian dari penyediaan hunian di IKN.
Percepatan mobilisasi tenaga kerja juga menjadi prioritas, seiring dengan target penyelesaian proyek-proyek strategis yang krusial bagi operasionalisasi ibu kota baru.
Di sisi lain, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti melaporkan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 IKN telah selesai dibangun dengan biaya Rp505 miliar.
“TPST 1 mendukung prinsip smart city dan lingkungan berkelanjutan. Lokasinya hanya 3 km dari kawasan inti, dan dirancang ramah lingkungan serta bebas emisi,” jelas Diana.
Dengan pembiayaan besar dan kemajuan pembangunan, pemerintah berharap IKN dapat segera berfungsi sebagai ibu kota modern yang efisien, berkelanjutan, dan menjadi simbol kemajuan bangsa.