Bandung – Seperti perahu yang berganti haluan saat angin timur datang, perubahan kuota haji 2026 mengguncang Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat tersapu penurunan tajam, sementara Jawa Timur menikmati limpahan tambahan ribuan jatah keberangkatan yang membuat antrean panjangnya sedikit terurai.
Fenomena kontras ini muncul setelah pemerintah menerapkan mekanisme baru pembagian kuota berdasarkan nomor porsi tingkat provinsi. Jawa Barat kini hanya memperoleh 29.643 kuota pada 2026, merosot drastis dari 38.723 kuota pada tahun sebelumnya. Dampaknya terasa di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Bogor yang turun dari 3.189 menjadi 1.598 jemaah, juga Kota Bandung yang menyusut dari 2.325 menjadi 1.495 jemaah. Sementara Jawa Timur justru mengalami lonjakan signifikan, melonjak dari 42.409 menjadi 49.409 jemaah.
“Dengan sistem baru ini, jemaah diurut dari nomor porsi terkecil. Prinsipnya sederhana: siapa yang mendaftar lebih dulu, dia yang berangkat,” ujar Boy Hari Novian, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Jawa Barat.
Ia menilai sistem lama berbasis kabupaten/kota menciptakan ketimpangan karena beberapa daerah berkuota besar dapat memberangkatkan jemaah lebih cepat meski nomor porsinya lebih besar, sedangkan daerah padat pendaftar seperti Bekasi justru menunggu lebih lama.
Namun perubahan ini menuai banyak penolakan karena dianggap tiba-tiba. Anggota Komisi VIII DPR, KH. Maman Imanulhaq, menilai pemerintah kurang memberi ruang adaptasi bagi masyarakat.
“Pertanyaannya, mengapa perubahan sebesar ini diterapkan begitu cepat? Kalau dimulai 2027, masyarakat lebih siap dan tidak muncul kegelisahan,” ungkapnya dalam pernyataan tertulis.
Surat resmi pun dilayangkan sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita Budi Raemi, yang memprotes penurunan dari 1.126 menjadi hanya 244 kuota.
Sementara dari Jawa Timur, kabar baik datang setelah Menteri Haji dan Umrah RI, KH. Irfan Yusuf, berkunjung ke Surabaya. Penambahan kuota diberikan dengan mempertimbangkan panjangnya daftar tunggu serta tingginya jumlah pendaftar di provinsi tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa dua faktor utama pembagian tahun ini adalah proporsi penduduk muslim dan panjang antrean di tiap provinsi. Dalam dua aspek itu, Jawa Timur menempati posisi tertinggi secara nasional.
Di balik polemik ini, masyarakat berharap reformasi sistem kuota haji tetap menjaga asas keadilan sebagaimana filosofi musyawarah Nusantara, yakni menimbang beban dan kebutuhan setiap daerah.