Jakarta – Di tengah duka banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya mengeluarkan dana darurat bila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah pusat. Pernyataan itu menjadi angin peneguh bagi daerah yang kini menghadapi tekanan fiskal akibat bencana besar yang terjadi sejak pekan lalu.
Purbaya menegaskan bahwa meski belum menguasai seluruh teknis terkait mekanisme Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB), ia akan melaksanakan instruksi ketika pendanaan darurat dinyatakan perlu. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025), merespons meningkatnya kebutuhan bantuan di sejumlah provinsi terdampak.
“Saya bukan bidang itu. Tapi kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu aja,” kata Purbaya.
PFB merupakan skema pendanaan inovatif yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021. Melalui pola ini, pembiayaan bencana dapat dihimpun dari APBN, APBD, maupun mekanisme pengalihan risiko seperti asuransi aset pemerintah dan masyarakat. Sistem tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada anggaran tahunan serta mempercepat pemulihan bagi kelompok terdampak, khususnya masyarakat miskin dan rentan.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan pendanaan darurat karena fiskal daerah masih tertekan setelah terjadinya pemotongan transfer ke daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan TKD, aktivasi dana darurat dari APBN penting segera dialokasikan,” ujar Khozin dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (29/11).
Khozin menambahkan bahwa kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan pendanaan darurat sudah tersedia, mulai dari Pasal 296 ayat (1), (2), (3), dan (5) dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 terkait Dana Darurat. Ia mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar penanganan bencana di Sumatra berjalan cepat dan tepat sasaran.
Bencana besar di Sumatra menjadi cermin pentingnya kesiapsiagaan fiskal, sebuah pelajaran yang terus diingat oleh bangsa kepulauan ini. Di antara derasnya air bah, solidaritas pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi jembatan bagi pemulihan masyarakat.