Kupang – Pemerintah pusat tengah menggulirkan komitmen besar untuk menghapus kesenjangan digital di Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), upaya pembangunan infrastruktur internet di pelosok kian dipercepat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut, bila akses internet sudah merata, maka tak akan ada lagi penyebutan wilayah 3T – tertinggal, terluar, dan terdepan.
Langkah ini dipelopori oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti), yang fokus memperluas layanan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil. Meutya menyatakan bahwa penghapusan istilah 3T ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari visi besar pemerataan digital secara nasional.
“Nanti jika internet sudah masuk, tidak ada istilah 3T. Kita akan fokus ke situ (pemerataan akses internet), saya akan buat terobosan,” ujar Meutya Hafid dalam sebuah diskusi virtual pada Kamis (12/6/2025).
Dalam diskusi tersebut, Menkomdigi juga berdialog dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta masyarakat dari wilayah terkait. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi tentang perlunya peningkatan kualitas dan ketersediaan internet, demi menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.
Meutya menambahkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni transformasi digital harus merata hingga ke titik-titik terjauh wilayah Indonesia.
“Beliau (Presiden Prabowo) dalam visi besarnya ingin layanan publik dilakukan secara digital. Maka kita harus pastikan konektivitas internet hingga ke pelosok dan pos perbatasan,” ujarnya.
Selain membangun infrastruktur, Komdigi juga akan mendorong literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas dan produktif.
Menurut Meutya, tantangan utama dari proyek ini adalah luasnya wilayah Indonesia serta keragaman geografis dan demografi. Ia menekankan pentingnya kesinambungan layanan, bukan sekadar pemasangan jaringan, tetapi juga menjaga koneksi tetap cepat dan stabil.
“Perlu waktu membangun dan mengedukasi. Masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa internet tidak cukup hanya tersedia, tapi harus berkualitas dan berkelanjutan,” ucapnya.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah berharap seluruh warga Indonesia, termasuk di wilayah yang selama ini terpinggirkan, dapat terlibat aktif dalam era digital dan menikmati manfaatnya secara merata.