Jakarta – Pemerintah Indonesia kini resmi menempatkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu komponen utama dalam strategi transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam acara Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (27/10/2025).
Menurut Yuliot, pengembangan energi nuklir tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 45 Tahun 2025, PLTN kini tercantum sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian energi nasional dan mendukung penguatan pertahanan serta ketahanan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita butir kedua.
“PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” kata Yuliot.
Ia menjelaskan bahwa sejak 1960-an, Indonesia telah memiliki tiga reaktor riset yang beroperasi di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong, sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju pengoperasian PLTN skala besar. Pemerintah menargetkan PLTN pertama akan beroperasi pada 2032, dengan proyeksi kapasitas mencapai 44 GW hingga 2060.
Dari total target tersebut, sekitar 35 GW direncanakan untuk kebutuhan listrik umum, sedangkan 9 GW akan dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional. Energi nuklir diproyeksikan akan menyumbang sekitar 5 persen dalam bauran energi nasional pada 2030, dan meningkat menjadi 11 persen pada 2060.
Meski demikian, Yuliot mengakui bahwa pembangunan PLTN bukan tanpa tantangan. Investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 3,8 miliar per unit, dengan masa konstruksi antara 4 hingga 5 tahun. Selain itu, aspek keselamatan menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia termasuk negara rawan bencana.
Pemerintah memastikan seluruh proses pengembangan PLTN akan dilakukan sesuai standar keselamatan tinggi dan melibatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) serta kerja sama dengan lembaga internasional.
Dengan penekanan pada energi nuklir, Indonesia menunjukkan langkah tegas dalam menyiapkan infrastruktur energi berkelanjutan yang bersifat rendah karbon dan stabil, sekaligus menjawab kebutuhan energi masa depan secara strategis.