Raja Ampat – Keindahan alam Raja Ampat kini dibayangi oleh deru alat berat tambang nikel. Akademisi IPB University, Dr. Nimmi Zulbainarni, menyebut polemik ini bukan sekadar soal izin, melainkan kegagalan dalam menerapkan kebijakan berbasis valuasi ekonomi lingkungan secara menyeluruh.
Dalam keterangannya pada Selasa (17/6/2025), Nimmi menekankan bahwa valuasi ekonomi harus menjadi alat untuk menempatkan lingkungan sebagai inti kebijakan publik. “Bukan sekadar menghitung keuntungan jangka pendek, melainkan memahami nilai jangka panjang dari ekosistem yang terjaga,” ujarnya. Pendekatan ini mencakup nilai penggunaan langsung seperti perikanan dan pariwisata, hingga nilai eksistensi yang tak ternilai.
Menurutnya, tambang nikel di wilayah pesisir Raja Ampat memperlihatkan ironi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, negara mendorong ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan, namun di sisi lain justru membuka ruang untuk aktivitas tambang di kawasan yang sama. Dampaknya tak main-main—sedimentasi, rusaknya karang, hingga polusi yang menggerus basis ekonomi lokal.
“Praktik pertambangan yang mengabaikan daya dukung lingkungan menjadi bukti lemahnya tata kelola dan prinsip kehati-hatian,” ungkap Nimmi. Ia menyoroti bahwa banyak izin dikeluarkan tanpa kajian Amdal yang partisipatif dan tanpa valuasi ekonomi kredibel.
Raja Ampat, menurut Nimmi, harus dilihat sebagai ekosistem hidup, bukan sekadar ladang tambang. Ekosistem ini memiliki nilai regeneratif yang penting, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Ia juga menggarisbawahi bahwa jika kerusakan lingkungan dihitung sebagai kerugian nyata seperti turunnya pendapatan nelayan atau rusaknya terumbu karang, maka pilihan untuk menjaga alam akan lebih masuk akal dari sisi ekonomi.
Dalam beberapa bulan terakhir, laporan alih fungsi lahan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran memicu gejolak sosial serta protes dari masyarakat adat. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik ekologi yang timbul akibat aktivitas ekstraktif yang tidak sensitif terhadap konteks lokal.
“Jika pembangunan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, maka kita gagal memahami makna sejati dari keberlanjutan,” tegas Nimmi. Ia mengajak semua pihak untuk kembali menempatkan kelestarian sebagai inti pembangunan nasional.