Jakarta – “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.” Kutipan legendaris ini kembali menggema ketika Kementerian Sosial mengumumkan bahwa 63 titik Sekolah Rakyat akan resmi beroperasi mulai Juli 2025, menandai awal dari transformasi pendidikan inklusif di Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, menyampaikan bahwa per 12 Mei 2025, 63 lokasi telah siap melayani siswa, sementara 47 titik lainnya masih dalam tahap survei.
“Dalam setiap kabupaten/kota, minimal satu Sekolah Rakyat harus hadir. Kita menargetkan pembangunan 100 unit setiap tahun,” ungkap Agus saat rapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sekolah ini dibangun dalam dua skema utama: 100 unit menggunakan dana APBN dengan koordinasi Kementerian PUPR, dan 100 unit melalui kolaborasi swasta yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN serta Sekretariat Negara.
Agus menjelaskan bahwa tenaga pendidik di Sekolah Rakyat akan berasal dari ASN, PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Tujuannya adalah menjamin kualitas pengajaran yang konsisten dan berkualitas di seluruh titik.
Dari sisi kurikulum, model tailor-made diterapkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk pendekatan multi-entry multi-exit dan metode pembelajaran individual serta deep learning.
“Kita sudah tetapkan standar kompetensi lulusan, dan desain kurikulum disesuaikan dengan kondisi serta keragaman daerah,” jelas Agus menambahkan.
Tahapan awal pendidikan akan dimulai dengan matrikulasi selama sekitar tiga bulan, namun waktu ini fleksibel menyesuaikan kebutuhan lokal.
Sekolah Rakyat ditujukan untuk mencetak peserta didik dengan karakter kuat, pemahaman keagamaan yang baik, literasi digital, serta jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan sejak dini.
Dengan kebijakan lintas sektor dan pendekatan lokal yang inklusif, pemerintah berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi jembatan pendidikan yang adil dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di wilayah terpinggirkan.