Jakarta – Internet kencang tak lagi jadi impian bagi sekolah, puskesmas, dan kantor desa di pelosok. Pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan konektivitas digital dengan menghadirkan layanan internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps di daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik.
Langkah ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam pertemuan bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Jakarta pada Jumat (13/6/2025). Ia menekankan pentingnya transformasi digital sebagai penggerak ekonomi rakyat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ungkap Meutya.
Program ini akan dijalankan dengan alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access), yang mewajibkan operator membuka infrastruktur mereka agar dapat digunakan oleh penyedia lain. Skema ini juga diharapkan membuat biaya layanan tetap terjangkau di seluruh lapisan masyarakat.
Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi menunjukkan bahwa 86% sekolah di Indonesia atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap. Sementara itu, 75% dari total 7.800 puskesmas belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada di zona blank spot, dan penetrasi layanan broadband tetap baru menyentuh 21,31% rumah tangga nasional.
Upaya memperluas konektivitas ini menjadi krusial, mengingat internet berkecepatan tinggi bukan hanya alat komunikasi, tetapi fondasi bagi akses pendidikan, layanan kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” tambah Meutya.
Kementerian Komdigi juga telah menyusun Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program ini, melalui proses konsultasi selama lebih dari sebulan. Pemilihan operator akan dilakukan secara transparan dan akuntabel pada tahun ini, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan komitmen pelayanan publik.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap konektivitas bukan lagi sekadar janji, melainkan realitas yang menyentuh kehidupan masyarakat di pelosok nusantara.