Jakarta – Bak petuah orang tua yang selalu mengingatkan pentingnya gotong royong, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi panggung bagi pemerintah untuk menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan para pekerja. Di tengah semarak May Day di Monumen Nasional, sejumlah kebijakan baru diumumkan sebagai bentuk keberpihakan kepada kaum buruh dan pekerja sektor informal.
Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (01/05/2026) menyampaikan beberapa kebijakan ketenagakerjaan dalam acara Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat. Langkah tersebut mencakup perlindungan bagi nelayan, pengemudi transportasi daring, penyediaan rumah terjangkau, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Kebijakan pertama diwujudkan melalui penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 mengenai ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188. Aturan tersebut memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak di kapal, kecukupan makanan dan air minum, perjanjian kerja tertulis, serta jaminan sosial.
“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus,” ujar Prabowo.
“Semuanya, nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” imbuhnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi online. Dalam regulasi tersebut, para mitra pengemudi mendapatkan jaminan kesehatan kerja dan memperoleh pembagian hasil minimal 92 persen dari tarif yang dibayarkan pelanggan.
Kebijakan berikutnya adalah percepatan pembangunan satu juta rumah terjangkau yang diperuntukkan bagi kalangan pekerja. Program ini diharapkan dapat membantu para pekerja memiliki hunian sendiri dan mengurangi beban biaya sewa yang selama ini menyerap sebagian besar pendapatan mereka.
“Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR RI. Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” pungkasnya.
Pengumuman berbagai kebijakan tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan pekerja. Seperti anyaman tikar pandan yang kuat karena saling menopang, pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia di masa mendatag.