Jakarta– Pemerintah mulai menyusun strategi baru dalam pembiayaan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di tengah meningkatnya proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ibarat pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, kebijakan ini diarahkan agar kenaikan biaya operasional tidak sepenuhnya menjadi beban calon jemaah melalui optimalisasi manfaat dana haji yang telah dikelola selama bertahun-tahun.
Penyusunan proyeksi biaya haji dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga avtur, inflasi internasional, perubahan biaya layanan di Arab Saudi, hingga dinamika geopolitik menjadi faktor yang mendorong meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan perubahan standar pelayanan dengan menghapus kategori layanan D sehingga seluruh layanan meningkat ke kategori C yang berdampak pada bertambahnya biaya operasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, “Sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan. Mulai dari biaya penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan”.
Menurut Dahnil, penyesuaian tersebut tidak dapat dihindari karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci. Pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas layanan agar semakin baik meskipun terjadi kenaikan sejumlah komponen biaya.
Di balik potensi kenaikan BPIH, pemerintah justru menyiapkan perubahan mendasar dalam pola pembiayaan haji. Sesuai arahan Presiden, pemerintah mengkaji skema yang memungkinkan porsi biaya yang dibayar langsung oleh calon jemaah semakin kecil melalui peningkatan kontribusi nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat. Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan,” jelas Dahnil.
Pada penyelenggaraan haji 2026, komposisi pembiayaan masih didominasi pembayaran langsung oleh jemaah sekitar 61 persen, sedangkan nilai manfaat dana haji berkontribusi sekitar 39 persen. Untuk penyelenggaraan 2027, pemerintah menargetkan komposisi tersebut berbalik sehingga sekitar 60 persen biaya dapat ditopang dari hasil pengelolaan dana haji, sementara porsi pembayaran langsung oleh jemaah diperkirakan turun menjadi sekitar 40 persen.
Optimalisasi dana haji dinilai memiliki dasar yang cukup kuat. Selama pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021, Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji, sedangkan pada 2022 jumlah jemaah yang berangkat masih terbatas sekitar separuh kuota normal. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi akumulasi dana kelolaan yang kini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
Pemerintah menegaskan seluruh rancangan pembiayaan tersebut masih dibahas bersama DPR RI dan berbagai pemangku kepentingan sebelum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Fokus utama tetap diarahkan pada keberlanjutan dana haji, peningkatan kualitas pelayanan, serta perlindungan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
Apabila skema tersebut disepakati, penyelenggaraan haji 2027 berpotensi menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah pembiayaan haji Indonesia. Seperti filosofi gotong royong yang menjadi bagian dari budaya Nusantara, hasil pengelolaan dana umat diharapkan mampu menjadi penyangga agar perjalanan suci menuju Baitullah semakin berkualitas, adil, dan tetap terjangkau bagi masyarakat.