Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kesepakatan tersebut menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, sekaligus menjadi landasan penyusunan RUU APBN 2027 di tengah tantangan geopolitik global, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Kesepakatan dicapai setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Hasil pembahasan kemudian disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wijanto, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Sasaran pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi target tahun 2027 sebesar 5,8 sampai 6,5 persen,” ujar Wihadi Wijanto saat membacakan hasil pembahasan RAPBN 2027 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (2/7/26).
Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional sekaligus menjadi sinyal bahwa APBN 2027 akan diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Di tengah perlambatan ekonomi global, pemerintah menilai stabilitas domestik tetap menjadi modal utama untuk mempertahankan ekspansi ekonomi.
Selain target pertumbuhan, pemerintah dan DPR juga menyepakati sasaran inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen. Rentang tersebut dinilai cukup untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas dunia usaha.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama dalam pengendalian inflasi kelompok pangan dan energi di tengah tantangan ketidakpastian global dan perubahan iklim,” kata Wihadi dalam rapat yang sama (2/7/26).
Kesepakatan RAPBN juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah menilai penguatan tata kelola devisa hasil ekspor dapat menjadi salah satu faktor yang menopang stabilitas kurs sepanjang 2027.
Pada sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati berada pada kisaran 70–96 dolar AS per barel. Pemerintah mengakui dinamika geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, masih menjadi faktor utama yang memengaruhi volatilitas harga energi global sehingga ruang fiskal harus tetap dijaga.
Target lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 605 ribu–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi dipatok 951 ribu–990 ribu barel setara minyak per hari. Target tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi melalui peningkatan investasi sektor hulu migas, optimalisasi sumur eksisting, serta pengembangan lapangan migas baru.
Pada sisi fiskal, pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 12,01–12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81–14,80 persen PDB. Pemerintah juga menetapkan defisit anggaran pada kisaran 1,80–2,40 persen PDB, dengan rasio utang diperkirakan tetap terkendali di level 40,31–40,64 persen terhadap PDB.
Kerangka tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin fiskal. Di satu sisi, belanja negara tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan, sementara di sisi lain kesinambungan APBN dijaga agar tetap mampu menghadapi risiko eksternal yang berpotensi muncul sewaktu-waktu.
Bagi pelaku usaha dan masyarakat, asumsi makro RAPBN 2027 menjadi indikator penting dalam membaca arah kebijakan ekonomi nasional. Target pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, hingga harga minyak akan memengaruhi strategi investasi, dunia industri, pasar tenaga kerja, serta daya beli masyarakat sepanjang tahun anggaran mendatang.
Kesepakatan antara pemerintah dan DPR menjadi tahapan awal sebelum RAPBN 2027 dibahas lebih rinci dalam bentuk RUU APBN. Efektivitas berbagai target tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, stabilitas global, dan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta keberlanjutan fiskal.